MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEREMPUAN
BAB
I
PENDAHULUAN
Anak pada dasarnya adalah manusia yang masih suci. Namun kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, ia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada yang mengasuh, tidak mendapat perawatan dan hak-hak lainnya. Sehingga banyak anak yang menjadi pengemis, pengamen dan anak jalanan. Setiap anak berhak mendapat asuhan dari kedua orang tuanya, hal ini agar mental anak dapat berkembang secara baik. Jika anak tidak dididik secara baik maka akan timbul perilaku-perilaku menyimpang, dari perilaku menyipang ini akan muncul pelanggaran-pelanggaran hukum. Seperti halnya pelanggaran anak dalam kasus di bawah ini :
Sutriyadi Yahya, majelis hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, akhirnya memutuskan David Yusuf dikembalikan ke
orang tuanya serta denda seribu rupiah. Keputusan hakim membahagiakan kedua
orang tua David yang selama hampir setahun mengikuti persidangan anaknya. David
yang baru berusia sembilan tahun ini barangkali belum mengerti kenapa ia harus
menjalani persidangan. David hanya ingat pada bulan Maret tahun lalu, ia
menyengatkan lebah ke teman satu sekolah, Diia Nirmala Sari. Sejak itu David
yang dikenal jahil ini harus keluar masuk ruang sidang hampir setahun lamanya.
Rupanya perilaku jahil David ini membuat kedua orang tua Diia Nirmala Sari,
tidak terima dan melaporkannya ke pengadilan. kebetulan ayah Diia Nirmala
seorang anggota polisi berpangkat komisaris polisi.
Kasus David mendapat sorotan luas
masyarakat. Kenakalan David Yusuf yang menyengatkan lebah ke temannya, dianggap
tidak pantas dimeja hijaukan. Selain David masih dibawa umur, kenakalannya
dianggap kenakalan seorang anak, atau bullying yang tidak perlu didakwa dengan
pasal 35i KUHP, tentang penganiayaan. David memang berteman baik dengan Diia
Nirmala. Mereka satu sekolah dasar di Dokter Sutomo – Surabaya. David sering
pulang bareng bersama dia. Kenakalan David rupanya, menjadi persoalan bagi
kedua orang tua anak, yang kasusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan
menjadi kasus hukum yang menjadi sorotan luas media. Sorotan luas masyarakat
atas kasus David ini, sebenarnya tidak lepas dari maraknya perkara – perkara
kecil yang dibawa ke persidangan selama ini. Seperti yang dialami Suyanto dan Kholil
di Kediri (Jawa Timur) yang dimejahijaukan hanya karena mencuri semangka. Atau
yang dialami Parto di Situbondo – Jawa Timur, yang juga menjadi terdakwa,
karena mencuri jagung. Kasus seperti ini lebih banyak membuat hati miris
dibandingkan rasa keadilan. Persidangan yang berjalan hampir setahun saja,
telah membuat David lelah dan mengalami tekanan, mental. Selain itu yang pasti,
David tidak bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Tanggal 2 Januari lalu,
adalah hari pertama David kembali ke sekolah, tanpa harus keluar masuk ruang
sidang pengadilan. Sulit membayangkan jika David yang tahu hanya bermain,
nyaris masuk bui, karena jaksa mendakwanya dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman
penjara lebih dari hukuman dua tahun penjara.(Tim Liputan/Ijs)
[1].
BAB
II
PEMBAHASAN
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal ini dikarenakan pada usia dini, sang anak masih dalam keadaan labil dan mudah terbawa arus kehidupan masyarakat sekitar.
Dalam menghadapi dan menanggulangi
berbagai perbuatan tingkah laku anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana,
seperti halnya yang dilakukan David dengan kebiasaan usilnya sehingga
menyelakai teman sekelasnya, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Akan
tetapi tidak sewajarnya anak dibawah umur seperti David mendapat penyidangan
yang terlalu lama (sampai satu tahun), yang dapat menjadikan trauma pada
perkembangan mental anak.
ANALISIS
- Asas [2]
Peradilan anak didasarkan atas asas
:
- Perlindungan
- Non diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Penghargaan terhadap pendapat anak
- Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
- Pembinaan dan pembimbingan
- Prioritas penanganan
- Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir
- Keadilan restoratif
- Proposional
- Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Dalam undang-undang, anak yang
berkonflik dengan hukum dinamakan anak nakal. Sebagaimana dalam undang-undang
pengadilan anak;
pasal 1 : Dalam undang-undang ini
yang dimaksud dengan :
[3]
- Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah
mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum penah
kawin.
Dalam kasus ini David telah berumur
sembilan tahun, sedangkan batas minimal adalah berumur delapan tahun. Jadi
david dapat digolongkan pada pasal ini.
- Anak Nakal adalah :
- Anak yang melakukan tindak pidana
David selaku pelaku tindak pidana
adalah termasuk kategori dalam anak nakal.
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang
bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan.
Jika diakitkan dengan david maka
akan ada dua kesimpulan yaitu yang pertama : David telah dengan sengaja
melakukan tindakan pidana dan jaksa mendakwanya dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman
penjara lebih dari hukuman dua tahun penjara, namun hal ini tidak terjadi. Yang
kedua : Kenakalan David Yusuf yang menyengatkan lebah ke temannya, dianggap
tidak pantas dimeja hijaukan. Selain David masih dibawa umur, kenakalannya
dianggap kenakalan seorang anak, atau bullying yang tidak perlu didakwa dengan
pasal 35i KUHP, tentang penganiayaan.
Pidana yang dijatuhkan kepada anak
paling lama setengah dari ancaman pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa dan
tidak boleh dijatuhi hukuman mati, dan diatur pula dalam pasal 66 UU HAM ayat 2
yang sejalan dengn pasal 6 ayat 5 kovenam internasional tentang hak-hak sipil
dan politik yang menyatakan bahwa hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak
dapat dijatuhkan kepada anak-anak.
Dalam perkara anak nakal, anak
diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk ummum (pasal 8 UU No. 3/1997 dan UU
No. 1 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 153 ayat 3), di samping itu ank juga
diberikan bantuan hukum/didampingi penasihat hukum (pasal; 51 dan 52 UU No.
3/1997, pasal 66 ayat 6 dan 7UU HAM, pasal 14 ayat 1 Kovonen Nasional dan
Politik), dan wajib disidangkan padapengadilan anak dalam lingkup Peradilan
Umum. Dalam sidang anak, hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum,
serta petugas lainnya, tida, ditahan, diadili, dan pembk memakai toga ataupun
pakaiaan dinas (pasal 6 UU No. 3/1997 ). Dengan demikian, proses peradilan
perkara anak nakal sejak ditangkap, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib
dilakukan oleh pejabatkhusus yang benar-benar memahami masalah anak.
[4]
Dalam penyelesaian anka nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian yang bermanfaat tehadap anak. Dalam hal ini laporan tersebut merupakan rujukan sehingga hakim memperoleh gambaran yang tepat dalm memberikan keputusan yang adil bagi anak. Bahkan setelah itu anak pun dalm menjalani hukumannya dipisahkan dari orang dewasa (pasal 66 ayat 5 UU HAM dan pasal 10 Kovonen Nasional tentang hak-hak sipil dan politik).
Semua aturan diatas sebenarnya
membatasi pemberian hukuman pada anak bertujuan bukan semata untuk menghukum.
Pemberian hukuman lebihn bertujuan untuk mendidik kembali (re-educate) dan
memperbaiki anak (rehabilitate). Karena itu sanksi yang dijatuhkan kepada anak
nakal harus disesuaaikan dengan kebutuhan pembinaan anak dan kepentingan
terbaik bahi anak
[5].
DAFTAR
PUSTAKA
Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang Tentang Rancangan Undang-Undang Pengadialan Anak. Jakarta : 2009
Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-4, 2009
[2] Lihat. Naskah akademik
rancangan undang-undang tentang rancangan undang-undang pengadialan anak.
Hal :11
[3] Lihat. Undang-Undang
Perlindungan Anak. Hal : 53
[4] Lihat. Naskah akademik
rancangan undang-undang tentang rancangan undang-undang pengadialan anak. Hal
: 38
[5] Lihat. Naskah akademik
rancangan undang-undang tentang rancangan undang-undang pengadialan anak. Hal
: 39
No comments:
Post a Comment